Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia (1950-1959), yang juga dikenal sebagai era Demokrasi Liberal, adalah periode di mana Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana parlemen memegang kekuasaan yang dominan, dan kabinet yang memerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Masa ini dimulai setelah berlakunya Konstitusi Sementara 1950, dan berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 serta memulai era Demokrasi Terpimpin.
Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1950-1959 tersebut adalah: Kabinet ini mempunyai program utama mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun masih gagal. Oleh karena dianggap gagal, muncul mosi tidak percaya dari Parlemen, hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.Setelah Kabinet Natsir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Wirjosanjojo untuk membentuk kabinet baru, untuk kemudian kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena Kabinet ini dianggap menodai kebijakan politk luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MSA (Mutual Security Act). Akhinrya, kabinet ini jatuh dan Sukiman mengembalikan mandat kepada Soekarno.Setelah kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit. Juga banyaknya pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi. Namun, yang paling pelik adalah soal peristiwa Tanjung Morawa. Baca juga: Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan Di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menggarap tanah perusahaan DPV di Tanjung MOrawa, 5 orang petani tewas. Akibat peristiwa ini, muncul mosi tidak percaya dan kabinetnya jatuh.- Kabinet Ali Satroamijoyo I
Akhirnya Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Namun, pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintahan Kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Ali-Baba yang berarti pengusaha non pribumi (baba) membantu pengusaha pribumi (Ali) supaya mampu bresaing, dengan cara diberikan pelatihan2 menjadi staf. Intinya pemerintah berharap pengusaha pribumi bekerjasam dengan pengusaha non pribumi. Sebagai imbalannya pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non pribumi. Baca juga: Mutual Security Act, Penyebab Kejatuhan Kabinet Sukiman Tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI AD, dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandate kepada Soekarno.Ali Sastroamijoyo, yang juga Ketua PNI, pemenang Pemilu 1955, kembali dipercaya Bung Karno membentuk Kabinet baru, Kabinet ini jatuh karena adalah karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi dan NU, namun pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukuangannya. Selain itu juga banyak pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada Presiden.
Ini merupakan kabinet terakhir pada masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini disebut juga kabinet ZAKEN (Ahli) karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan professional bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah. Hingga dilakukan MUNAS (Musyawarah pembangunan nasional) untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal, bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa in terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anak2nya di Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Namun, pada saat kabinet ini pulalah Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antarnegara yang dikenal dengan DEKLARASI JUANDA. Yaitu, cara mengukur wilayah laut suatu negara dari daratannya.
Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia adalah periode yang penuh dengan dinamika politik dan tantangan ekonomi. Ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet, persaingan ideologis yang tajam, dan ketidakmampuan untuk membangun ekonomi yang kuat membuat periode ini relatif kurang sukses dalam hal stabilitas nasional. Berakhirnya masa ini dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai peralihan menuju otoritarianisme di bawah Demokrasi Terpimpin.
